Permentan No. 08 th 2007: SYARAT DAN TATACARA PENDAFTARAN PUPUK AN-ORGANIK

PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 08/Permentan/SR.140/2/2007


TENTANG

SYARAT DAN TATACARA

PENDAFTARAN PUPUK AN-ORGANIK


MENTERI PERTANIAN,

Menimbang :

  1. bahwa untuk melindungi petani dan produksi komoditas pertanian, pupuk an-organik yang akan beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya serta diberi label;
  2. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 09/Kpts/TP.260/1/2003 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An Organik;
  3. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 telah dibentuk Pusat Perizinan dan Investasi;

Mengingat :

  1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 103,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4126);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4224) jucto Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4362);
  9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
  10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dana Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia;
  11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005;
  12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/-OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
  13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/-OT.210/3/2002 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
  14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 170/Kpts/-OT.210/3/2002 Tentang Pelaksanaan Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG SYARAT DAN TATA PENDAFTARAN PUPUK ANORGANIK

BAB  I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

  1. Formula pupuk adalah kandungan senyawa dari unsur hara utama dan atau unsur hara mikro dan mikroba.
  2. Rekayasa formula pupuk adalah serangkaian kegiatan rekayasa, baik secara kimia, fisik dan atau biologis untuk menghasilkan formula pupuk.
  3. Pupuk An-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisik dan atau biologis, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
  4. Pengujian adalah analisis komposisi dan kadar hara Pupuk An-Organik, yang dilakukan di laboratorium kimia berdasarkan metode analisis yang ditetapkan.
  5. Pengujian efektivitas adalah pengujian mengenai manfaat penggunaan pupuk An-organik terhadap produktivitas tanaman dan analisis ekonominya.
  6. Sertifikat formula pupuk adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa pupuk hasil rekayasa telah lulus pengjian mutu dan lulus pengujian evektivitas, sehingga layak untuk digunakan pada budidaya tanaman.
  7. Pendaftaran adalah kegiatan untuk pemberian nomor pendaftaran agar pupuk yang telah memperoleh sertifikat formula dapat diproduksi dan diedarkan.
  8. Surat Keterangan Jaminan Mutu adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa pupuk hasil produksi dan atau impor, setelah diuji mutunya sebelum diedarkan memenuhi standar mutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  9. Standar mutu Pupuk An-Organik adalah komposisi dan kadar hara Pupuk An-Organik yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dalam bentuk SNI, atau yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian dalam bentuk Persyaratan Teknis Minimal Pupuk An-Organik.
  10. Formula khusus adalah Formula Pupuk An-Organik yang dipesan secara khusus oleh pengguna yang disesuaikan dengan kadar hara yang tersedia dalam tanah dan kebutuhan tanaman yang dibudidayakan pengguna.
  11. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Perizinan dan Investasi.

Pasal 2

(1) Peraturan Menteri Pertanian ini dimaksudkan sebagai dasar hukum untuk melaksanakan pendaftaran, termasuk pengujian Pupuk An-Organik.

(2) Tujuan pengaturan ini agar Pupuk An-Organik yang beredar di wilayah negara Republik Indonesia memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan ini meliputi persyaratan dan tatacara pendaftaran, pengujian, kewajiban para pihak terkait dan sanksi.

BAB II

PERSYARATAN PENDAFTARAN

Pasal 4

(1) Formula Pupuk An-Organik yang akan dipergunakan untuk keperluan sektor pertanian harus memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya serta wajib didaftarakan kepada Kepala Pusat.

(2) Setiap formula Pupuk An-Organik yang akan didaftar untuk penggunaan di sektor pertanian, harus didasarkan atas hasil pengujian mutu dan pengujian efektivitas dari lembaga Penguji yang telah diakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian.

(3) Suatu formula Pupuk An-Organik tidak boleh didaftarkan oleh pemohon dengan menggunakan nama dagang formula atau merek yang sama, atau hampir sama dengan nama dagang formula lain yang terdaftar.

(4) Setiap penamaan formula Pupuk An-Organik dilampiri bukti telah melakukan pendaftaran pada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Pasal 5

Permohonan pendaftaran Pupuk An-Organik dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum dengan melengkapi persyaratan pendaftaran;

1. Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannnya, bagi Persero, Koperasi, Firma, CV, NV;

2. Surat Izin Usaha Perdagangan/Tanda Daftar Usaha Perdagangan/Surat Persetujuan Penanaman Modal;

3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

4. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;

5. Kartu Tanda Penduduk;

6. Surat Tanda Daftar/Sertifikat Merk dari instansi yang berwenang;

7. Pemilik Formula yang bersangkutan atau kuasanya;

8. Agen yang ditunjuk oleh pemilik formula yang berasal dari luar negeri; dan

9. Contoh/Konsep label

BAB III

TATA CARA PENDAFTARAN


Bagian Kesatu

Permohonan Pendaftaran

Pasal 6

(1) Permohonan pendaftaran Pupuk An-Organik diajukan secara tertulis kepada Kepala Pusat dengan menggunakan format seperti contoh pada Lampiran I Peraturan ini, dan dibubuhi materai secukupnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

(1) Kepala Pusat setelah menerima permohonan pendaftaran secara lengkap, paling lambat dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja, wajib memberi jawaban secara tertulis mengenai diterima, atau ditolaknya permohonan pendaftaran.

(2) Apabila permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, maka kepada pemohon diwajibkan untuk melakukan pengujian mutu dan pengujian efektivitas formula Pupuk An-Organik yang didaftarkan .

(3) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, maka dalam penolakan oleh Kepala Pusat harus disertai alasan secara tertulis.

(4) Apabila permohonan pendaftaran dalam jangka waktu sebagimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pusat belum dapat memeberikan jawaban tertulis, maka permohonan pendaftaran dianggap dpata diterima, dan pemohon diwajibkan melakukan pengujiann mutu dan pengujian efektivitas formula Pupuk An-Organik yang didaftarkan.

Bagian Kedua

P e n g u j i a n

Pasal 8

Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dapat dilakukan oleh Lembaga Penguji yang telah diakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan ini.

Pasal 9

(1) Lembaga Penguji yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Lembaga Penguji Mutu Lembaga Penguji Mutu harus mempunyai fasilitas dan kemampuan untuk melakukan analisis mutu Pupuk An-Organik, dengan persyaratan;

1. memiliki bangunan laboratorium yang memenuhi persyaratan;

2. memiliki peralatan pengujian mutu Pupuk An-Organik;

3. memiliki tenaga ahli atau analisis dibidang pengujian mutu Pupukl An-Organik;

4. mampu melakukan analisis mutu Pupuk An-Organik berdasarkan metode analisis yang ditetapkan.

b. Lembaga Penguji Efektivitas Lembaga Penguji Efektivitas harus mempunyai fasilitas dan kemampuan untuk melakukan pengujian efektivitas/manfaat penggunaan Pupuk An-Organik terhadap produktivitas tanaman, baik secara teknis maupun ekonomis, dengan persyaratan :

1. memiliki peralatan untuk melakukan uji efektivitas;

2. memiliki lahan atau sarana lain yang cukup untuk melakukan pengujian efektivitas;

3. memiliki tenaga ahli/pakar di bidang pengujian efektivitas Pupuk An-Organik berikut tenaga pelaksana lainnya;

4. mampu melakukan pengjian efektivitas berdasarkan metode pengujian yang ditetapkan.

(2) Verikasi kelayakan lembaga penguji mutu dan penguji efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi Departemen Pertanian yang bidang tugasnya menangani standardisasi dan akreditasi.

Pasal 10

Lembaga Penguji sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) dalam melakukan pengujian dengan menggunakan metode pengujian mutu Pupuk An-Organik sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan metode pengujian efektivitas sebagaimana tercantum pada lampiran III Peraturan ini.

Pasal 11

(1) Permohonan permintaan pengujian mutu disampaikan oleh pemohon kepada Lembaga Penguji Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

(2) Lembaga Penguji Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan hasil pengujian mutu kepada Pusat melalui pemohon untuk dilakukan penilaian hasil pengujian mutu.

(3) Penilaian terhadap hasil pengujian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada SNI atau persyaratan Teknis Minimal Pupuk An-Organik sebagaimana tercantum pada Tabel I Lampiran II Peraturan ini.

(4) Persyaratan Teknis Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditinjau dan disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan industri pupuk, dan keamanan lingkungan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(5) Berdasarkan penilaian hasil pengujian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Pusat dapat menolak atau menerima hasil pengujian mutu.

(6) Apabila berdasarkan penilaian hasil pengujian mutu diterima, maka pemohon wajib melakukan pengujian efektivitas.

(7) Laporan penilaian hasil pengujian mutu disampaikana oleh Kepala Pusat kepada pemohon.

Pasal 12

(1) Permohonan permintaan pengjuian efektivitas disampaikan oleh pemohon kepada Lembaga PengujiEfektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

(2) Lembaga Penguji Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meyampaikan laporan hasil pengujian efektivitas kepada Kepala Pusat melaluipemohon untuk dilakukan penilaian hasil pengujian efektivitas.

(3) Penilaian terhadap hasil pengujian efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada ketentuan lulus pengujian efektivitas sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan ini.

(4) Berdasarkan penilaian hasil pengujian efektivitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Kepala Pusat dapat menolak atau menerima hasil pengujian efektivitas.

Bagian Ketiga

Pemberian Nomor Pendaftaran

Pasal 13

Untuk formulaPupuk An-Organik yang telah dinyatakan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, Kepala Pusat menerbitkan nomor pendaftaran.

Pasal 14

(1) Nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang 1(satu) kali untuk jangka waktu 5(lima) tahun berikutnya.

(2) Perpanjangan nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melampirkan hasil pengujian mutu. 203

(3) Nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila setelah diperpanjang 1(satu) kali untuk jangka waktu 5(lima) tahun berikutnya berakhir, maka npmpr pendaftaran harus diperbarui.

(4) Pembaharuan nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan syarat dan tatacara pendaftaran Pupuk An-Organik yang ditetapkan dalam Peraturan ini.

(5) Apabila penggunaan Pupuk An-Organik terbukti menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup, nomor pendaftaran dapat ditinjau kembali atau dicabut.

BAB IV

BIAYA PENDAFTARAN DAN PENGUJIAN


Pasal 15

Biaya pendaftaran Pupuk An-Organik merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus disetorkan ke Kas Negara yang besar dan tatacaranya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 16

(1) Biaya pengujian mutu dan pengujian efektivitas yang dilakukan oleh lembaga pengujiswasta, ditetapkan oleh lembaga penguji yang bersangkutan.

(2) Biaya pengujian mutu dan pengujian efektivitas yang dilakukan oleh lembaga penguji pemerintah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang besarnya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KEWAJIBAN

Pasal 17

(1) Lembaga penguji mempunyai kewajiban menjaga kerahasiaan formula Pupuk An-Organik yang telah diuji dan bertanggung jawab atas hasil pengujian yang dilakukan.

(2) Petugas yang melayani permohonan pendaftaran Pupuk An-Organik wajib menjaga kerahasiaan formula Pupuk An-Organik. 204

(3) Kepala Pusat menyelenggarakan pengelolaan buku nomor pendaftaran dan mencatat segala mutasi baik subyek maupun obyek pendaftaran Pupuk An-Organik.

Pasal 18

(1) Produsen dan atau importir bertanggung jawab atas mutu produknya, dan wajib mencantumkan nomor pendaftaran pada label ditempat yang mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah terhapus.

(2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam Bahasa Indonesia yang memuat paling kurang :

a. nama dagang;

b. kandungan hara;

c. isi atau berat bersih barang;

d. masa edar;

e. petunjuk penggunaan bagi pupuk cair;

f. nama dan alamat produsen atau importir;

g. nomor pendaftaran;

h. tanggal, bulan dan tahun produksi; dan

i. warna Pupuk An-Organik.

(3) Pemegang nomor pendaftaran wajib melaporkan kepada Kepala Pusat setiap perubahan subyek pemegang nomor pendaftaran untuk dicatat dalam buku nomor pendaftaran dan dilakukan perubahan keputusan pemberian nomor pendaftaran.

Pasal 19

Pemegang nomor pendaftaran wajib menyampaikan laporan pengadaan yang meliputi produksi maupun impor dan penyaluran pupuk setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Pusat Perizinan dan Investasi dengan menggunakan format seperti tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan ini.

BAB VI

KETENTUAN SANKSI

Pasal 20

Terhadap lembaga penguji mutu dan atau lembaga penguji efektivitas yang terbukti tidak menjamin kerahasiaan formula dan tidak bertanggung jawab atas hasil uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dilakukan teguran tertulis dan dilaporkan kepada pejabat yang berwenang oleh Kepala Pusat untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Terhadap petugas pelayanan permohonan nomor pendaftaran yang terbukti tidak menjamin kerahasiaan formula pupuk sebelum ditetapkan nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dikenakan sanksi disiplin pegawai oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian.

Pasal 22

(1) Terhadap produsen atau importir Pupuk An-Organik yang terbukti tidak mencamtumkan nomor pendaftaran pada label, dan tidak menjamin mutu produknya atau tidak melaporkan adanya perubahan pemegang nomor pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (4), dikenakan sanksi pencabutan nomor pendaftaran oleh Kepala Pusat dan diusulkan kepada pejabat yang berwenang agar izin produksi atau izin impornya dicabut, dan Pupuk An-Organik yang bersangkutan harus ditarik.

(2) Penarikan Pupuk An-Organik dan peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dan atas beban biaya dari produsen atau importir Pupuk An-Organik yang bersangkutan yang bersangkutan

(3) Terhadap produsen Pupuk An-Organik yang telah mendapat nomor pendaftaran, apabila selama 2(dua) tahun berturut-turut tidak menyampaikan laporan pengadaan dan penyaluran dikenakan sanksi pencabutan nomor pendaftaran oleh Kepala Pusat dan Pupuk An-Organik yang bersangkutan harus ditarik dari peredaran.

Pasal 23

Produsen dan importir yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 18 disampaing dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan ini dapat dikenakan :

a. Sanksi pidana menurut Pasal 60 ayat (1) huruf f atau Pasal 60 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, dan atau

b. Sanksi administratif dan sanksi pidana menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

(1) Produsen Pupuk An-Organik dapat melayani Pupuk An-Organik pesanan dengan formula khusus dalam bentuk fisik Pupuk An- Organik sesuai yang didaftarkan dan dipergunakan langsung oleh pemesan.

(2) Formula khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diharuskan didaftar sesuai dengan Peraturan ini

Pasal 25

Pupuk An-Organik dengan formula khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sebelum digunakan pemesanan harus dilaporkan kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan cq Direktur Saranana Produksi dengan tembusan kepada Kepala Pusat untuk mendapatkan pemantauan dan pengawasan.

Pasal 26

Pupuk An-Organik dengan formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilarang untuk diedarkan dan digunakan untuk kepentingan umum.

Pasal 27

(1) Pupuk An-Organik yang ditambahkan unsur mikroba, phytohormon, perekat, amelioran dan bahan organik harus didaftarkan mengikuti Peraturan ini.

(2) Pengujian mutu dan pengujian efektivitas untuk Pupuk An-Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Penguji dan dinilai oleh Tim Teknis yang dibentuk dengan Keputusan tersendiri.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

(1) Pupuk An-Organik yang pada saat Peraturan ini ditetapkan telah terdaftar nomor pendaftaran, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran, selanjutnya harus dilakukan pendaftaran kembali sesuai dengan ketentuan ini.

(2) Pupuk An-Organik yang pada saat Peraturan ini ditetapkan sedang atau sudah dilakukan pengujian, tetap dilakukan proses pendaftaran sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

(3) Pupuk An-Organik yang pada saat Peraturan ini ditetapkan sedang dalam proses pendaftaran tetapi belum dilakukan pengujian, diberlakukan ketentuan dalam Peraturan ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 29

Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 09/Kpts/TP.260/1/2003 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An-Organik, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 Pebruari 2006

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth :

  1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
  2. Menteri Keuangan;
  3. Menteri Perindustrian;
  4. Menteri Perdagangan;
  5. Menteri Kelautan dan Perikanan;
  6. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
  7. Gubernur di seluruh Indonesia;
  8. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
  9. Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian;
  10. Kepala Badan Standardisasi Nasional.

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 08/Permentan/SR.140/2/2007

TANGGAL : 14 Pebruari 2007

_________________________________________

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I : FORMAT PENDAFTARAN PUPUK AN-ORGANIK

LAMPIRAN II : PERSYARATAN TEKNIS MINIMAL DAN METODE UJI PUPUK AN-ORGANIK PADAT DAN CAIR

LAMPIRAN III : METODE PENGUJIAN EFEKTIVITAS PUPUK ANORGANIK

LAMPIRAN IV : KETENTUAN LULUS PENGUJIAN EFEKTIVITAS PUPUK AN-ORGANIK

LAMPIRAN V : TATACARA PELAPORAN PENGUJIAN EFEKTIVITAS PUPUK AN-ORGANIK

LAMPIRAN VI : FORMAT HASIL PENGUJIAN PUPUK AN-ORGANIK LAMPIRAN VII : LEMBAGA YANG DITUNJUK UNTUK MELAKUKAN PENGUJIAN MUTU PUPUK AN-ORGANIK

LAMPIRAN VIII: LAPORAN PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK AN-ORGANIK

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Pebruari 2007

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

ANTON APRIYANTONO

___________

Downloadpermentan-08-140 th 2007

Permentan No. 28 th 2009: Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28/PERMENTAN/SR.130/5/2009 TAHUN 2009

TENTANG

PUPUK ORGANIK, PUPUK HAYATI DAN PEMBENAH TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang:

  1. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Pert/HK.060/2/2006 telah ditetapkan Pupuk Organik dan Pembenah Tanah;
  2. bahwa dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, selain pupuk organik dan pembenah tanah, berkembang industri Pupuk Hayati untuk sektor pertanian;
  3. bahwa untuk melindungi kelestarian fungsi lingkungan, keanekaragaman hayati, konsumen/pengguna, dan memberikan kepastian usaha bagi produsen/pelaku usaha pupuk organik, pupuk hayati dan pembenah tanah yang diedarkan di wilayah negara RI harus memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya;
  4. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Pert/HK.060/2/2006 dan menetapkan ketentuan mengenai pupuk organik, pupuk hayati dan pembenah tanah.

Mengingat:

  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 3274);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establising The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 35);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
  6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara 3910);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4126);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4498);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  14. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
  15. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
  16. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005;
  17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 797/Kpts/TP.830/10/1984 tentang Pemasukan Media Pertumbuhan Tanaman Ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
  18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
  19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 229/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
  20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;
  21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PUPUK ORGANIK, PUPUK HAYATI DAN PEMBENAH TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

  1. Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari sisa tanaman dan/atau kotoran hewan yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair dan dapat diperkaya dengan bahan mineral alami dan/atau mikroba yang bermanfaat memperkaya hara, bahan organik tanah, dan memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
  2. Pupuk hayati adalah produk biologi aktif terdiri dari mikroba yang dapat meningkatkan efisiensi pemupukan, kesuburan, dan kesehatan tanah.
  3. Pembenah tanah adalah bahan-bahan sintetis atau alami, organik atau mineral berbentuk padat dan cair yang mampu memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
  4. Formula pupuk organik adalah komposisi bahan-bahan organik dan mineral alami penyusun pupuk organik.
  5. Formula pupuk hayati adalah komposisi mikroba/mikrofauna dan bahan pembawa penyusun pupuk hayati.
  6. Formula pembenah tanah adalah komposisi mineral alami dan/atau bahan sintetis/organik penyusun pembenah tanah.
  7. Rekayasa formula pupuk organik adalah serangkaian kegiatan rekayasa, baik secara kimiawi, fisik, dan/atau biologis untuk menghasilkan formula pupuk organik.
  8. Rekayasa formula pupuk hayati adalah serangkaian kegiatan rekayasa pupuk hayati, baik secara kimiawi, fisik, dan/atau biologis untuk menghasilkan formula pupuk hayati.
  9. Rekayasa formula pembenah tanah adalah serangkaian kegiatan rekayasa pembenah tanah, baik secara kimiawi, fisik, dan/atau biologis untuk menghasilkan formula pembenah tanah.
  10. Uji mutu pupuk organik adalah analisis kandungan hara, mineral logam berat dan mikroba patogen yang dilakukan di laboratorium berdasarkan metode analisis yang ditetapkan.
  11. Uji mutu pupuk hayati adalah analisis kandungan jenis, populasi dan fungsi mikroba/mikrofauna, serta patogenisitas di laboratorium berdasarkan metode analisis yang ditetapkan.
  12. Uji mutu pembenah tanah adalah analisis kandungan pembenah tanah yang dilakukan di laboratorium berdasarkan metode analisis yang ditetapkan.
  13. Sertifikat hasil uji mutu adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga yang terakreditasi untuk menyatakan bahwa produk telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan.
  14. Surat keterangan mutu adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh lembaga uji mutu untuk menyatakan bahwa produk telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan.
  15. Standar mutu adalah kandungan pupuk organik, jenis dan populasi mikroba/mikrofauna dalam pupuk hayati, atau kandungan pembenah tanah yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dalam bentuk SNI, atau yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian dalam bentuk Persyaratan Teknis Minimal.
  16. Uji efektivitas pupuk organik adalah uji lapang atau rumah kaca untuk mengetahui pengaruh dari pupuk organik terhadap pertumbuhan dan/atau produktivitas tanaman, efisiensi pemupukan, atau peningkatan kesuburan tanah.
  17. Uji efektivitas pupuk hayati adalah uji lapang atau rumah kaca untuk mengetahui pengaruh dari pupuk hayati terhadap pertumbuhan dan produktivitas tanaman, efisiensi pemupukan peningkatan kesuburan tanah atau kesehatan tanah.
  18. Uji efektivitas pembenah tanah adalah uji laboratorium, rumah kaca atau lapangan untuk mengetahui pengaruh dari pembenah tanah terhadap perbaikan sifat fisik, kimia, dan biologi tanah.
  19. Persyaratan teknis minimal pupuk organik, pupuk hayati dan pembenah tanah adalah standar mutu yang dipersyaratkan dan ditetapkan dalam peraturan ini.
  20. Pengadaan pupuk organik, pupuk hayati atau pembenah tanah adalah kegiatan penyediaan pupuk organik, pupuk hayati atau pembenah tanah baik berasal dari produksi dalam negeri maupun dari luar negeri.
  21. Peredaran adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pupuk organik, pupuk hayati atau pembenah tanah di dalam negeri baik untuk diperdagangkan maupun tidak.
  22. Penggunaan adalah kegiatan pemanfaatan pupuk organik, pupuk hayati atau pembenah tanah oleh pengguna.
  23. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan terhadap produksi, peredaran, penyimpanan dan penggunaan pupuk organik, pupuk hayati atau pembenah tanah agar terjamin mutu dan efektivitasnya, tidak mengganggu kesehatan manusia dan kelestarian fungsi lingkungan.
  24. Badan usaha adalah perusahaan baik berbadan hukum maupun tidak.
  25. Direktur Jenderal Pembina Teknis Komoditas Tanaman adalah Pejabat Eselon I yang bertanggung jawab di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan atau peternakan.
  26. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Perizinan dan Investasi.

Pasal 2

(1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pengadaan, pendaftaran, peredaran, penggunaan, dan pengawasan pupuk organik, pupuk hayati atau pembenah tanah.

(2) Tujuan pengaturan ini untuk melindungi kelestarian fungsi lingkungan, keanekaragaman hayati tanah, konsumen/pengguna, dan memberikan kepastian usaha bagi produsen/pelaku usaha pupuk organik, pupuk hayati dan pembenah tanah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan ini meliputi pengadaan, persyaratan pendaftaran, tatacara pendaftaran, biaya pendaftaran, peredaran, penggunaan, pengawasan, kewajiban, pembinaan, dan sanksi.

BAB II

PENGADAAN

Pasal 4

(1) Pengadaan pupuk organik, pupuk hayati, dan pembenah tanah dapat dilakukan melalui produksi dalam negeri dan/atau pemasukan dari luar negeri.

(2) Pupuk organik, pupuk hayati atau pembenah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) atau persyaratan teknis minimal serta terjamin efektivitasnya.

(3) Pupuk organik, pupuk hayati, dan pembenah tanah yang berasal dari pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus lulus uji risiko lingkungan.

(4) Pupuk hayati yang mengandung mikroba transgenik selain memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengikuti Peraturan Perundang-undangan di bidang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika.

(5) Pengadaan pupuk organik, pupuk hayati atau pembenah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan usaha.

Pasal 5

(1) Badan usaha yang memproduksi pupuk organik, pupuk hayati atau pembenah tanah harus mendapat izin dari Bupati/ Walikota setempat.

(2) Bupati/Walikota dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.

Pasal 6

(1) Pupuk organik, pupuk hayati atau pembenah tanah yang diproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus berasal dari formula pupuk organik, formula pupuk hayati atau formula pembenah tanah hasil rekayasa.

(2) Formula pupuk organik, formula pupuk hayati atau formula pembenah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar mutu serta terjamin efektivitasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

(3) Persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) seperti tercantum pada Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 7

(1) Pemasukan pupuk organik, pupuk hayati atau pembenah tanah dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dilakukan badan usaha setelah mendapat izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pemasukan pupuk organik, pupuk hayati atau pembenah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina pertanian.

BAB III

PERSYARATAN PENDAFTARAN

Pasal 8

(1) Formula pupuk organik, formula pupuk hayati atau formula pembenah tanah yang akan dipergunakan untuk keperluan sektor pertanian harus memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya serta wajib didaftarkan kepada Menteri Pertanian.

(2) Formula pupuk organik, formula pupuk hayati atau formula pembenah tanah yang akan didaftarkan harus didasarkan atas hasil pengujian mutu dan pengujian efektivitas dari lembaga penguji yang telah diakreditasi atau ditunjuk.

Pasal 9

(1) Formula pupuk organik, formula pupuk hayati atau formula pembenah tanah yang akan didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus diberi nama dagang formula atau merek.

(2) Penamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh menggunakan nama dagang formula atau merek yang sama, atau hampir sama dengan nama dagang formula lain yang sudah terdaftar, kecuali oleh perusahaan yang sama.

(3) Penamaan tidak boleh berkaitan dengan nama jenis pupuk, unsur, yang menunjukkan bentuk formula.

Pasal 10

Permohonan pendaftaran formula pupuk organik, formula pupuk hayati atau formula pembenah tanah dapat dilakukan oleh badan usaha dengan melengkapi persyaratan:

a. Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya;

b. Surat Izin Usaha Perdagangan/Tanda Daftar Usaha Perusahaan/ Rekomendasi untuk PMA/PMDN;

c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

d. Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab;

e. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;

f. Pemilik formula yang bersangkutan atau kuasanya;

g. Agen yang ditunjuk oleh pemilik formula yang berasal dari luar negeri; dan

h. Sertifikat merek atau surat pendaftaran merek dari instansi yang berwenang.

BAB IV

TATA CARA PENDAFTARAN


Bagian Kesatu

Permohonan Pendaftaran

Pasal 11

(1) Permohonan pendaftaran pupuk organik, pupuk hayati atau pembenah tanah diajukan secara tertulis kepada Menteri Pertanian melalui Kepala Pusat dengan dibubuhi materai secukupnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan menggunakan formulir seperti tercantum pada Lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 12

(1) Kepala Pusat setelah menerima permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 secara lengkap paling lambat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, harus sudah selesai memeriksa dokumen dan memberi jawaban diterima, atau ditolak.

(2) Apabila permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, kepada pemohon diwajibkan untuk melakukan pengujian mutu dan pengujian efektivitas formula pupuk organik, formula pupuk hayati atau formula pembenah tanah yang didaftarkan.

(3) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, oleh Kepala Pusat diberitahukan kepada pemohon dengan disertai alasan secara tertulis.

(4) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja Kepala Pusat belum memberikan jawaban diterima atau ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan pendaftaran dianggap diterima, dan kepada pemohon diwajibkan melakukan pengujian mutu pupuk organik, pupuk hayati atau formula pembenah tanah yang didaftarkan.

Bagian Kedua

Pengujian

Pasal 13

(1) Untuk menjamin Formula pupuk organik, formula pupuk hayati atau formula pembenah tanah memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dilakukan uji mutu dan uji efektivitas.

(2) Uji mutu dan uji efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pupuk organik, pupuk hayati atau pembenah tanah yang berasal dari pemasukan hanya dilakukan terhadap pupuk organik, pupuk hayati atau pembenah tanah yang pertama kali dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.

(3) Uji mutu dan uji efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga pengujian yang terakreditasi atau ditunjuk seperti tercantum pada Lampiran III sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 14

Untuk pupuk organik, pupuk hayati atau pembenah tanah yang berasal dari luar negeri selain dilakukan pengujian mutu dan efektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, harus lulus uji risiko lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) sesuai ketentuan perlindungan keamanan keanekaragaman hayati.

Pasal 15

(1) Penunjukan Lembaga Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) didasarkan pada persyaratan:

a. mempunyai bangunan laboratorium yang memenuhi persyaratan;

b. mempunyai peralatan pengujian mutu pupuk organik, pupuk hayati dan pembenah tanah yang memenuhi persyaratan;

c. mempunyai lahan atau sarana lain yang cukup untuk melakukan uji efektivitas;

d. mempunyai tenaga ahli atau analis di bidang pengujian mutu pupuk organik, pupuk hayati dan pembenah tanah;

e. mampu melakukan pengujian pupuk organik, pupuk hayati dan pembenah tanah berdasarkan metode analisa yang ditetapkan.

(2) Verifikasi kelayakan lembaga penguji mutu dan uji efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi Departemen Pertanian yang bidang tugasnya menangani standarisasi dan akreditasi.

Pasal 16

(1) Pengambilan contoh pupuk organik, pupuk hayati atau pembenah tanah bentuk padat mengacu pada SNI Nomor 19 – 0428 – 1989 dan bentuk cair mengacu pada SNI 19 – 0429 – 1989.

(2) Lembaga Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dalam melakukan pengujian menggunakan metode pengujian mutu dan efektivitas pupuk organik, pupuk hayati dan pembenah tanah seperti tercantum pada Lampiran IV dan Lampiran V sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

(3) Penilaian terhadap hasil uji mutu dan uji efektivitas didasarkan pada standar mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

Pasal 17

Pengambilan contoh dengan metode pengujian mutu dan pengujian efektivitas pupuk organik, pupuk hayati dan pembenah tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 18

(1) Formula pupuk organik, formula pupuk hayati atau formula pembenah tanah yang memenuhi standar mutu dan efektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), dinyatakan lulus uji oleh Lembaga Penguji sesuai dengan ketentuan lulus uji efektivitas pada Lampiran VI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini dan diberikan sertifikat formula.

(2) Lembaga pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas hasil uji yang dilakukan sesuai dengan tatacara pelaporan uji efektivitas seperti tercantum pada Lampiran VII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Bagian Ketiga

Pemberian Nomor Pendaftaran

Pasal 19

Formula pupuk organik, formula pupuk hayati atau formula pembenah tanah yang telah mendapat sertifikat dari lembaga pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), sebelum diproduksi dan/atau diedarkan harus diberikan nomor pendaftaran dari Menteri Pertanian.

Pasal 20

(1) Untuk memperoleh nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, pemohon menyampaikan hasil pengujian mutu dan efektivitas kepada Kepala Pusat menggunakan formulir seperti tercantum pada Lampiran VIII sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini disertai konsep label.

(2) Kepala Pusat paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima hasil pengujian mutu dan efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai melakukan penilaian dan memberi jawaban diterima atau ditolak.

(3) Apabila penilaian hasil pengujian mutu dan efektivitas diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), formula pupuk organik, formula pupuk hayati atau formula pembenah tanah oleh Kepala Pusat diusulkan kepada Menteri Pertanian untuk diberikan nomor pendaftaran.

(4) Apabila penilaian hasil pengujian mutu dan efektivitas ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), formula pupuk organik, formula pupuk hayati atau formula pembenah tanah tidak diusulkan untuk diberikan nomor pendaftaran oleh Menteri Pertanian dan diberitahukan kepada pemohon dengan disertai alasan secara tertulis.

(5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja Kepala Pusat belum memberikan jawaban diterima atau ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penilaian hasil pengujian mutu dan efektivitas dianggap diterima, dan formula pupuk organik, formula pupuk hayati atau formula pembenah tanah oleh Kepala Pusat diusulkan kepada Menteri Pertanian untuk diberikan nomor pendaftaran.

Pasal 21

(1) Nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya.

(2) Perpanjangan jangka waktu berlakunya nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila formula pupuk organik, formula pupuk hayati atau formula pembenah tanah masih memenuhi persyaratan mutu.

(3) Jangka waktu nomor pendaftaran setelah diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir, pemegang nomor pendaftaran harus memperbarui.

(4) Pembaharuan nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ini.

Pasal 22

(1) Formula pupuk organik, formula pupuk hayati atau formula pembenah tanah yang telah diberikan nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat diproduksi dan/atau dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.

(2) Pupuk organik, pupuk hayati atau pembenah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya.

Pasal 23

(1) Nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat beralih atau dialihkan, karena:

a. pewarisan;

b. hibah;

c. wasiat;

d. perjanjian dalam bentuk akta notaris; atau

e. sebab lain yang dibenarkan undang-undang.

(2) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, d, atau e dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Pertanian.

(3) Nomor pendaftaran yang beralih atau dialihkan wajib dicatat pada Kantor Pusat Perizinan dan Investasi Pertanian.

BAB V

BIAYA PENDAFTARAN


Pasal 24

Biaya pendaftaran pupuk organik, pupuk hayati dan pembenah tanah merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) harus disetor ke Kas Negara yang besar dan tatacaranya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

(1) Biaya pengujian mutu dan atau uji efektivitas yang dilakukan lembaga pengujian swasta, ditetapkan oleh lembaga pengujian yang bersangkutan.

(2) Biaya pengujian mutu yang dilakukan lembaga pengujian pemerintah merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) harus disetor ke Kas Negara yang besar dan tatacaranya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEREDARAN


Pasal 26

(1) Pupuk organik, pupuk hayati atau pembenah tanah yang diedarkan harus memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), serta diberi label.

(2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bahasa Indonesia, paling kurang memuat nama dagang, jenis (pupuk organik, pupuk hayati atau pembenah tanah), komposisi, volume/berat bersih, nama dan alamat produsen (produksi dalam negeri) atau distributor (pemasukan), nomor pendaftaran dan masa kadaluarsa.

(3) Komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu komposisi yang terdaftar. (

4) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam kemasan kedap air yang penempatannya mudah dilihat, dibaca dengan jelas dan tidak mudah rusak.

BAB VII

PENGGUNAAN


Pasal 27

(1) Jenis dan penggunaan pupuk organik, pupuk hayati atau pembenah tanah dilakukan dengan memperhatikan produktivitas dan pelestarian fungsi lingkungan.

(2) Jenis dan tatacara penggunaan pupuk organik, pupuk hayati atau pembenah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pembina Teknis Komoditas Tanaman.

Pasal 28

Penyelenggaraan penyuluhan penggunaan pupuk organik, pupuk hayati atau pembenah tanah dilakukan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas serta kesehatan lingkungan.

BAB VIII

PENGAWASAN


Pasal 29

Pengawasan dilakukan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pupuk organik, pupuk hayati dan pembenah tanah dengan melindungi kelestarian fungsi lingkungan, keanekaragaman hayati tanah, kepentingan konsumen/pengguna, dan pelaku usaha.

Pasal 30

(1) Pengawasan pupuk organik, pupuk hayati dan pembenah tanah dilakukan sebagai berikut: a. pada tingkat rekayasa formula menjadi kewenangan Menteri Pertanian; b. pada tingkat pengadaan, peredaran dan penggunaan menjadi kewenangan Bupati/Walikota setempat di bawah koordinasi Gubernur.

(2) Pengawasan atas pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk organik, pupuk hayati atau pembenah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.

Pasal 31

(1) Pengawasan tingkat rekayasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Petugas Pengawas Pupuk.

(2) Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan terhadap penerapan standar mutu atau persyaratan teknis minimal pupuk organik, pupuk hayati atau pembenah tanah, pelaksanaan pengujian mutu dan efektivitas, dan penggunaan nomor pendaftaran.

(3) Petugas Pengawas Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Departemen Pertanian yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pertanian.

Pasal 32

(1) Pengawasan tingkat pengadaan, peredaran dan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, dilakukan oleh petugas pengawas pupuk yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota.

(2) Petugas Pengawas Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pegawai negeri sipil di lingkungan instansi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pembinaan dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk organik, pupuk hayati dan pembenah tanah.

Pasal 33

Badan usaha yang melakukan pengadaan pupuk organik, pupuk hayati atau pembenah tanah, wajib mengizinkan Petugas Pengawas pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 untuk melakukan pembinaan dan pengawasan di tempat usahanya.

Pasal 34

(1) Petugas Pengawas Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), berwenang:

a. melakukan pemeriksaan terhadap proses produksi pupuk organik, pupuk hayati atau pembenah tanah;

b. melakukan pemeriksaan terhadap sarana tempat penyimpanan dan cara pengemasan;

c. mengambil contoh pupuk organik, pupuk hayati atau pembenah tanah guna pengujian mutu;

d. memeriksa dokumen dan laporan;

e. melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan pengadaan dan atau peredaran pupuk organik, pupuk hayati atau pembenah tanah.

(2) Dalam hal Petugas Pengawas Pupuk mempunyai dugaan kuat bahwa telah terjadi pemalsuan dan/atau kerusakan pada pupuk organik, pupuk hayati atau pembenah tanah yang beredar, Petugas Pengawas Pupuk dapat menghentikan sementara peredaran pupuk organik, pupuk hayati atau pembenah tanah tersebut pada wilayah kerjanya paling lama 30 (tiga puluh) hari untuk melakukan pengujian mutu.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir dan belum mendapat keputusan mengenai adanya pemalsuan dan atau kerusakan pupuk organik, pupuk hayati atau pembenah tanah, maka tindakan penghentian sementara peredarannya oleh pengawas pupuk berakhir demi hukum.

(4) Apabila dari hasil pengujian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui bahwa pupuk organik, pupuk hayati atau pembenah tanah tersebut tidak sesuai dengan label atau rusak, maka Petugas Pengawas Pupuk mengusulkan kepada Bupati/Walikota setempat untuk menarik pupuk organik, pupuk hayati atau pembenah tanah tersebut dari peredaran.

Pasal 35

Petugas Pengawas Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) dapat ditunjuk sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KEWAJIBAN


Pasal 36

(1) Lembaga pengujian mempunyai kewajiban menjamin kerahasiaan formula pupuk organik, formula pupuk hayati atau formula pembenah tanah yang telah diuji.

(2) Petugas yang melayani pendaftaran wajib menjaga kerahasiaan formula pupuk organik, formula pupuk hayati atau formula pembenah tanah yang dimohonkan pendaftaran.

(3) Kepala Pusat wajib menyelenggarakan pengelolaan buku nomor pendaftaran dan mencatat segala mutasi baik subyek maupun obyek pendaftaran pupuk organik, pupuk hayati atau pembenah tanah.

Pasal 37

Produsen dan atau importir bertanggung jawab atas mutu produksinya, dan wajib mencantumkan nomor pendaftaran pada label di tempat yang mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah terhapus.

Pasal 38

Pemegang nomor pendaftaran wajib melaporkan setiap perubahan subyek pemegang nomor pendaftaran kepada Kepala Pusat untuk dicatat dalam buku nomor pendaftaran, dan dilakukan perubahan keputusan pemberian nomor pendaftaran.

Pasal 39

Pemegang nomor pendaftaran wajib menyampaikan laporan kepada Menteri Pertanian melalui Kepala Pusat mengenai pengadaan antara lain meliputi produksi, pemasukan dari luar negeri dan penyaluran pupuk organik, pupuk hayati atau pembenah tanah setiap 6 (enam) bulan dengan menggunakan formulir seperti tercantum pada Lampiran IX sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pembina Teknis Komoditas Tanaman.

BAB X

PEMBINAAN


Pasal 40

(1) Produsen pupuk organik, pupuk hayati dan atau pembenah tanah yang produksinya tidak untuk diedarkan dan atau produknya belum dapat memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) akan diberikan pembinaan pembuatan pupuk organik, pupuk hayati dan/atau pembenah tanah.

(2) Ketentuan mengenai pembuatan pupuk organik, pupuk hayati dan/atau pembenah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dalam peraturan tersendiri.

BAB XI

KETENTUAN SANKSI


Pasal 41

Lembaga pengujian mutu yang terbukti tidak bertanggung jawab atas hasil uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) atau tidak menjamin kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dikenakan sanksi teguran tertulis dan dilaporkan kepada pejabat yang berwenang oleh Kepala Pusat untuk dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

Petugas pelayanan nomor pendaftaran yang terbukti tidak menjamin kerahasiaan formula pupuk organik, formula pupuk hayati atau formula pembenah tanah sebelum ditetapkan nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dikenakan sanksi disiplin pegawai negeri sipil oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang kepegawaian.

Pasal 43

Kepala Pusat terbukti tidak menyelenggarakan pengelolaan buku nomor pendaftaran dan mencatat segala mutasi baik subyek maupun obyek pendaftaran pupuk organik, pupuk hayati atau pembenah tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dikenakan sanksi disiplin pegawai negeri sipil oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang kepegawaian.

Pasal 44

Produsen atau importir pupuk organik, pupuk hayati atau pembenah tanah yang terbukti tidak menjamin mutu produksinya, tidak mencantumkan nomor pendaftaran pada label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, atau tidak melaporkan adanya perubahan pemegang nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dikenakan sanksi pencabutan nomor pendaftaran oleh Menteri Pertanian, diusulkan pencabutan izin produksi atau impornya dan penarikan produksi dari peredaran kepada pejabat yang berwenang dengan disertai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Penarikan kembali pupuk organik, pupuk hayati atau pembenah tanah dari peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilakukan oleh dan atas beban biaya produsen dan/atau importir pupuk organik, pupuk hayati atau pembenah tanah yang bersangkutan.

Pasal 46

Produsen pupuk organik, pupuk hayati atau pembenah tanah yang telah mendapat nomor pendaftaran, apabila selama 2 (dua) tahun berturut-turut tidak melakukan produksi dan/atau impor serta tidak menyampaikan laporan pengadaan dan penyaluran pupuk organik, pupuk hayati atau pembenah tanah dikenakan sanksi pencabutan nomor pendaftaran oleh Menteri Pertanian.

Pasal 47

Pelaksanaan pengawasan pengadaan peredaran dan penggunaan sebagaimana dimaksud Pasal 29 mutatis mutandis berlaku Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN


Pasal 48

(1) Produsen pupuk organik, pupuk hayati atau pembenah tanah dapat melayani pesanan dengan formula khusus dalam bentuk fisik pupuk organik, pupuk hayati atau pembenah tanah sesuai yang didaftarkan dan dipergunakan langsung oleh pemesan.

(2) Formula khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak harus didaftar sesuai dengan Peraturan ini.

Pasal 49

Produsen pupuk organik, pupuk hayati atau pembenah tanah dapat melayani pemesanan dengan formula khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan melaporkannya kepada Menteri Pertanian.

Pasal 50

Pupuk organik, pupuk hayati atau pembenah tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilarang untuk diedarkan dan digunakan untuk kepentingan umum.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN


Pasal 51

(1) Pupuk organik, pupuk hayati atau pembenah tanah yang telah terdaftar sebelum Peraturan ini ditetapkan, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya nomor pendaftaran.

(2) Pupuk organik, pupuk hayati atau pembenah tanah sebelum Peraturan ini ditetapkan sedang atau telah dilakukan pengujian, tetap diproses pendaftarannya sesuai ketentuan sebelum Peraturan ini.

(3) Pupuk organik, pupuk hayati atau pembenah tanah sebelum Peraturan ini ditetapkan sedang dalam proses pendaftaran, tetapi belum dilakukan pengujian diberlakukan sesuai ketentuan Peraturan ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 52

Untuk pemasukan media pertumbuhan tanaman yang berupa tanah dan kompos sepanjang bukan pupuk organik, pupuk hayati atau pembenah tanah, masih tetap berlaku Keputusan Menteri Pertanian Nomor 797/Kpts/TP.830/10/1984.

Pasal 53

Dengan ditetapkan peraturan ini, maka Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Pert/HK.060/2/2006 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Pertanian ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 22 Mei 2009

MENTERI PERTANIAN,

Ttd.

ANTON APRIYANTONO

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 12 Juni 2009

MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ANDI MATTALATTA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 137

_________________

Download :
Permentan-28-130 th 2009
persyaratan teknis pupuk organik

Permentan tentang : Pupuk

  1. PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 08/Permentan/SR.140/2/2007  Tahun 2007  tentang
    SYARAT DAN TATACARA PENDAFTARAN PUPUK AN-ORGANIK.  Download:  permentan-08-140 th 2007
  2. PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 28/PERMENTAN/SR.130/5/2009 Tahun 2009 tentang
    PUPUK ORGANIK, PUPUK HAYATI DAN PEMBENAH TANAH. Download:  permentan-28-130 th 2009
  3. SNI Pupuk