Dewan Pupuk Indonesia


ANGGARAN DASAR
PEMBUKAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Disadari sepenuhnya bahwa untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD ’45, para pemangku kepentingan (stake holders) di dunia agribisnis dan perpupukan mempunyai tanggung jawab untuk berperan dalam pembangunan Negara dalam segala aspek sosial dan ekonomi.

Bahwa sesungguhnya dunia agribisnis dan perpupukan mempunyai peran yang  signifikan dalam perekonomian nasional.  Kontribusinya tidak hanya dalam konteks pemberdayaan potensi  yang ada di pedesaan, tetapi juga berperan dalam penyediaan lapangan kerja, serta sebagai alat untuk mensejahterakan masyarakat dan mengurangi jumlah masyarakat miskin dan oleh karena itu posisinya sangat strategis.

Disadari pula bahwa dunia perpupukan di tanah air dalam perjalanannya selama ini masih belum optimal dibandingkan dengan potensi tanah air kita yang sangat berpeluang untuk pengembangannya. Kemampuan produksi pertanian/perkebunan/aqua culture dan industri dalam negeri saat ini bagi kebutuhan nasional masih lebih rendah dibanding beberapa Negara Asia lain, merupakan indikator bahwa masalah pengembangan industri perpupukan di dalam negeri perlu digarap secara lebih efektif dan efisien.

Mempertimbangkan masa depan Indonesia yang cerah bagi pengembangan ketahanan pangan, energi dan industri nasional serta perannya yang sangat diperlukan dalam membangun Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, maka pada tanggal 30 April 2008 dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa di Jakarta dideklarasikan terbentuknya Dewan Pupuk Indonesia sebagai wadah para pemangku kepentingan agribisnis dan perpupukan. Dewan Pupuk Indonesia adalah lembaga nirlaba yang bersifat independen dan nirlaba serta sebagai mitra yang strategik (strategic partner) pemerintah dalam meningkatkan percepatan proses pembangunan Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan nasional yang berkelanjutan didukung oleh agribisnis dan industri perpupukan yang mandiri dan berdaya saing.

BAB I
NAMA, WAKTU, KEDUDUKAN
BENTUK DAN SIFAT
Pasal 1

  • (1) Organisasi ini bernama Dewan Pupuk Indonesia, disingkat DPI, selanjutnya dalam bahasa Inggris disebut Indonesian Fertilizer Council.
  • (2) DPI didirikan melalui Deklarasi para pemangku kepentingan (stake holders) bidang agribisnis perpupukan yang diselengarakan pada tanggal 30 April 2008 di Jakarta dan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan telah dimulai pada hari ini Selasa tanggal 2 Desember 2008.
  • (3) DPI berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan jika dianggap perlu Dewan Pengurus dapat menunjuk perwakilan-perwakilannya di tempat-tempat lain baik di dalam maupun di luar negeri.

Pasal 2

DPI adalah organisasi independen yang bergerak dalam bidang perpupukan yang bersifat nirlaba, atas dasar kesamaan tujuan.

BAB II
LANDASAN DAN AZAS

Pasal 3

DPI berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 dan berazaskan kekeluargaan dan kebersamaan.

BAB III
VISI, MISI, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

VISI

Menjadi salah satu institusi yang berperan bagi tercapainya kemandirian pangan dan energi yang berkelanjutan melalui pengembangan sistem dan usaha agribisnis yang modern, efisien dan ramah lingkungan dan ikut mewujudkan masyarakat sejahtera adil dan makmur serta menjadikan Indonesia sebagai penghasil utama komoditas pertanian tropis dunia.

Pasal 5

MISI

  • (1) Meningkatkan peran dan kontribusi industri perpupukan serta mensinergikan berbagai kepentingan dalam dunia usaha agribisnis melalui pemanfaatan berbagai potensi dan peluang yang ada guna mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di dalam kerangka tata perekonomian nasional yang berkeadilan.
  • (2) Membangun kemitraan strategik untuk mewujudkan Dewan Pupuk Indonesia sebagai salah satu agen pembangunan melalui usulan kebijakan, penyelenggaraan program dan kegiatan riset, promosi dan diseminasi hasil pengembangan teknologi serta pelatihan guna mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri dan berdaya saing.

Pasal 6

MAKSUD DAN TUJUAN

  • (1) Memberikan saran, pandangan dan pendapat baik diminta maupun tidak kepada Pemerintah dan pemangku kepentingan (stake holders) berkenaan dengan kebijakan perpupukan nasional baik untuk petani pangan, perkebunan, aqua culture maupun untuk industri, menyangkut kebijakan subsidi baik di hulu maupun di hilir, kebijakan gas, pengembangan industri, distribusi, teknologi (produksi dan aplikasi) dan kebijakan lain yang terkait.
  • (2) Melaksanakan pemantauan baik di tingkat petani, distribusi maupun industri (manufacture) menyangkut masalah efisiensi pemakaian, efektifitas distribusi maupun hal-hal yang terkait dengan pasokan (supply chain).
  • (3) Melaksanakan program dan kegiatan riset, promosi dan diseminasi teknologi, serta pelatihan dalam rangka mengoptimalkan proses fisika, kimia dan biologi dengan tujuan agar pemanfaatan pupuk untuk pertanian, perkebunan, aqua culture dan industri dapat dilaksanakan secara tepat dan seimbang sehingga selain dapat meningkatkan produktivitas usaha dan efesiensi penggunaan pupuk juga untuk meningkatkan kesuburan tanah dan memperbaiki kondisi serta mencegah degradasi lahan, mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta menghemat sumber daya alam dan energi.
  • (4) Mendorong lahirnya dan membina UKM (Usaha Kecil dan Menengah) di bidang perpupukan.
  • (5) Mengupayakan terjadinya proses penyempurnaan dalam bidang perpupukan dengan memanfaatkan dan membina jaringan dan hubungan kerja dengan berbagai lembaga baik nasional maupun internasional yang menyangkut perpupukan.

BAB IV
KEANGGOTAAN
Pasal 7

  • (1) Anggota DPI adalah orang-orang yang mewakili Asosiasi dan/atau Organisasi yang merupakan pemangku kepentingan (stake holders) dalam bidang perpupukan serta orang-orang yang dipandang mampu memajukan organisasi.
  • (2)  Anggota DPI terdiri dari :
    • a.  Anggota Biasa, yaitu anggota yang berasal dari dan mewakili Pemangku Kepentingan (Stake holders) dan dapat ditempatkan sebagai Dewan Pengurus.
    • b. Anggota Kehormatan, yaitu  Tokoh yang dianggap dapat memberikan kontribusi yang besar pada masa depan agribisnis dan dunia perpupukan yang dapat diangkat dan ditempatkan sebagai Dewan Penasehat.
    • c. Anggota Luar Biasa, yaitu Tokoh yang dianggap mempunyai jasa luar biasa dalam membentuk, membina, mengembangkan dan memajukan DPI yang dapat diangkat dan ditempatkan sebagai Dewan Konsultatif.
  • (3) Pengaturan lebih lanjut tentang tata cara dan persyaratan keanggotaan DPI ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 8

  • (1)   Setiap Anggota Biasa mempunyai hak-hak sebagai berikut :
    • a. Hak Bicara dan mempunyai Hak Suara.
    • b. Hak dipilih dan Hak Memilih.
    • c. Mengajukan saran atau pendapat, baik secara lisan atau tertulis demi kemajuan organisasi.
    • d. Memperoleh pembinaan, bantuan teknis dan informasi.
    • e. Menghadiri rapat, pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan lain yang diadakan oleh organisasi.
  • (2)   Setiap Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan mempunyai hak-hak sebagai berikut :
    • a. Hak bicara.
    • b. Mengajukan pendapat atau saran, baik secara lisan atau tertulis demi kemajuan organisasi.
    • c. Menghadiri rapat, pertemuan-pertemuan serta kegiatan lain yang diadakan oleh organisasi.

Pasal 9

  • (1)   Setiap Anggota Biasa mempunyai kewajiban sebagai berikut :
    • a. Berperan secara aktif memperjuangkan tercapainya tujuan DPI.
    • b. Menyerap, memahami dan menyalurkan aspirasi DPI dengan cara yang sesuai dengan jiwa organisasi.
    • c. Mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan organisasi dan peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan DPI.
    • d. Menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan organisasi.
    • e. Membayar uang pangkal dan iuran.
  • (2)   Setiap Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan mempunyai kewajiban sebagai berikut:
    • a. Berperan secara aktif memperjuangkan tercapainya tujuan DPI.
    • b. Mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan organisasi dan peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan DPI.
    • c. Menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan organisasi.

Pasal 10

  • (1)   Keanggotaan DPI dapat berakhir karena :
    • a. Meninggal dunia;
    • b. Mengundurkan diri;
    • c. Diminta mundur oleh Asosiasi/Organisasi  yang diwakilinya.
    • d. Diberhentikan oleh suatu keputusan Rapat Anggota
  • (2)   Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Anggota DPI akan diatur lebih lanjut dalam suatu Tata Cara yang ditetapkan dan disahkan oleh dan dapat diubah dalam Rapat Anggota sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 11

Pemangku kepentingan (stake holders) sebagai unsur dalam Dewan Pupuk Indonesia termasuk akan tetapi tidak terbatas pada :

  • (1)  Pemerintah Republik Indonesia
  • (2)  Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI)
  • (3) Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA)
  • (4) Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia (APPI)
  • (5) Asosiasi Produsen Pupuk Kecil Menengah Indonesia (AP2KMI)
  • (6) Asosiasi Niaga Pupuk Indonesia (ANPI)
  • (7) Masyarakat Pertanian Organik Indonesia (Maporina)
  • (8) Gabungan Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKSI)
  • (9) Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI)
  • (10) Perguruan Tinggi
  • (11) Peneliti/Lembaga Penelitian
  • (12) Perorangan yang memiliki kredibilitas dalam bidang perpupukan

Pasal 12

Setiap unsur tersebut dalam Pasal (11) tersebut dapat menempatkan wakilnya untuk duduk sebagai Dewan Pengurus atau Dewan Konsultatif atau Dewan Penasehat dalam Dewan Pupuk Indonesia atas persetujuan Rapat Anggota.

Pasal  13

Penambahan asosiasi atau organisasi atau perorangan sebagai unsur dalam Dewan Pupuk Indonesia harus melalui persetujuan Rapat Anggota.

BAB V
KEPENGURUSAN
Pasal 14

  • (1)   Dewan Pengurus adalah Dewan Pengurus Pusat yang susunannya terdiri atas seorang Ketua Umum dibantu seorang Wakil Ketua Umum, seorang Sekretaris Jenderal dibantu Wakil Sekretaris Jenderal, para Ketua Bidang dibantu Wakil/Anggota, seorang Bendahara Umum dibantu seorang Wakil Bendahara Umum.
  • (2)   Dewan Pengurus dapat menunjuk perwakilan-perwakilannya di tempat-tempat lain baik di dalam maupun di luar negeri yang susunannya ditetapkan oleh Dewan Pengurus.
  • (3)   Anggota Dewan Pengurus dipilih dan dapat diangkat oleh Rapat Anggota untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
  • (4)   Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, para Ketua Bidang dan Wakil Ketua Bidang, Bendahara Umum dan Wakil Bendahara Umum merangkap sebagai Anggota.
  • (5)   Dewan Pengurus yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali maksimal untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
  • (6)   Dewan Pengurus Inti (Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum) mengangkat Sekretaris Eksekutif yang sehari-hari dikoordinirnasikan oleh Sekretaris Jenderal sebagai profesional penuh waktu untuk membantu menjalankan roda organisasi sehari-hari dan diberikan gaji serta fasilitas yang memadai.
  • (7)   Keanggotaan Dewan Pengurus berakhir karena hal-hal sebagai berikut:
    • a. Meninggal dunia,
    • b. Mengundurkan diri,
    • c. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Anggota.
  • (8)   Rapat Anggota diselenggarakan oleh Dewan Pengurus dan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam DPI. Tata cara pemanggilan Rapat Anggota, Kuorum Rapat Anggota, Acara dan Kewenangan Rapat Anggota, akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
  • (9) Rapat Dewan Pengurus dapat diadakan setiap kali apabila dianggap perlu oleh Ketua Umum atau jika diminta oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota Dewan Pengurus lainnya. Tata cara pemanggilan Rapat Dewan Pengurus, Kuorum Rapat Dewan Pengurus, Acara dan Kewenangan Rapat Dewan Pengurus, akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 15

  • (1)   Dalam melaksanakan kegiatannya Dewan Pengurus meminta nasehat dan konsultasi kepada Dewan Penasehat dan Dewan Konsultatif.
  • (2)   Dewan Penasehat terdiri dari pejabat-pejabat atau perorangan yang dipandang memiliki pengalaman luas di bidang perpupukan atau yang terkait, mempunyai komitmen besar dan integritas yang tinggi kepada agribisnis dan dunia perpupukan.
  • (3)   Dewan Konsultatif terdiri dari mereka yang mampu memberikan arahan dalam pendanaan Organisasi, teknologi industri dan aplikasi perpupukan, serta saran-saran dalam kebijakan perpupukan nasional.
  • (4)   Pembagian tugas dan pekerjaan dari masing-masing anggota Dewan Pengurus, Dewan Penasehat dan Dewan Konsultatif diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
  • (5)   Pembagian tugas dan pekerjaan dari perwakilan-perwakilan Dewan Pengurus di tempat-tempat lain baik di dalam maupun di luar negeri ditetapkan oleh Dewan Pengurus.

BAB VI
TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENGURUS
Pasal 16

  • (1)   Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum bertindak mewakili DPI di dalam maupun di luar hukum, bertanggung jawab terhadap jalannya organisasi, serta menetapkan kebijaksanaan demi tercapainya tujuan organisasi dan membuat keputusan-keputusan atas saran dari Anggota Dewan Pengurus yang lain. Menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengeloaan DPI. Mengangkat dan menetapkan personil yang diperlukan. Bila Ketua Umum berhalangan, maka yang bersangkutan dapat diwakili Wakil Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal.
  • (2)   Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal menyiapkan dan menindaklanjuti hal-hal yang akan dan telah diputuskan oleh Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum. Menandatangani surat yang bersifat teknis.
  • (3)   Ketua Bidang melaksanakan tugas dalam lingkup masing-masing dengan koordinasi Ketua Umum. Berwenang melakukan komunikasi dengan pihak luar dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas dibidangnya masing-masing.
  • (4)   Bendahara Umum mengelola dana yang diterima dan pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan Organisasi. Pengeluaran dana di atas jumlah tertentu (yang akan ditetapkan dalam peraturan Organisasi) dengan persetujuan Ketua Umum. Penandatanganan cek (cheque)/giro dilakukan 2 (dua) orang yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 17

Pembagian tugas tiap-tiap Dewan Pengurus lebih lanjut ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga yang disahkan oleh rapat Dewan Pengurus.

Pasal 18

  • (1)   Dewan Pengurus dapat membentuk Tim Pelaksana Kerja untuk melaksanakan penanganan suatu pekerjaan yang strategis dan/atau memerlukan waktu lama yang tidak mungkin ditangani satu bidang.
  • (2)   Kedudukan Tim Pelaksana kerja dan tugas-tugasnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Umum.

BAB VII
HUBUNGAN KEMITRAAN
Pasal 19

DPI menjalin, membina dan mengembangkan hubungan kerjasama dan kemitraan dengan organisasi-organisasi/badan-badan/lembaga-lembaga baik di dalam maupun di luar negeri.

BAB VIII
KEUANGAN
Pasal 20

Keuangan DPI diperoleh dari :

  • (1) Bekerjasama dengan Instansi Pemerintah/swasta atau badan lain yang sejalan dengan maksud dan tujuan DPI.
  • (2) Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat.
  • (3) Sumbangan dari Asosiasi unsur DPI.
  • (4) Menyelenggarakan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan DPI serta tidak merugikan kepentingan masyarakat dan Negara serta dengan mengindahkan hukum dan peraturan serta ketertiban umum yang berlaku.
  • (5) Iuran Wajib Anggota.

BAB IX
KETENTUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 21

  • (1)   Kekayaan DPI adalah : semua barang yang bergerak dan tidak bergerak milik DPI yang diperoleh dari pembelian atau sumbangan, hibah yang sah dan tidak mengikat.
  • (2)   Dewan Pengurus memberikan laporan dan pertanggungjawaban keuangan kepada Rapat Anggota.

BAB X
PELAPORAN DAN TAHUN BUKU
Pasal 22

  • (1)   Dewan Pengurus wajib menyusun laporan 1 (satu) tahunan, 4 (empat) tahunan, secara tertulis.
  • (2)   Dewan Pengurus wajib menyimpan dokumen keuangan, berupa bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan lainnya.

Pasal 23

Perhitungan tahun pembukuan dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember setiap tahunnya, dengan tetap harus mempertanggungjawabkan keuangan/kekayaan di luar jangka waktu tersebut dan pertanggungjawabannya dianggap sah setelah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik atau lembaga lain yang disetujui oleh Rapat Anggota.

BAB XI
SANKSI DAN PEMBELAAN DIRI
Pasal 24

  • (1)   Apabila anggota Dewan Pengurus terbukti melanggar ketentuan AD/ART dan peraturan lainnya yang berlaku, dikenakan sanksi oleh Rapat Anggota berupa:
    • a. Peringatan lisan
    • b. Pemberhentian sementara
    • c. Diberhentikan
  • (2)   Ketentuan mengenai sanksi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 25

  • (1)   Anggota Dewan Pengurus yang terkena sanksi, berhak membela diri dalam Rapat Anggota.
  • (2)   Tata cara pembelaan diri diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XII
ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN ORGANISASI
Pasal 26

  • (1)   Dewan Pengurus menyusun dan menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi atau perubahannya yang disahkan dalam Rapat Anggota.
  • (2)   Anggaran Rumah Tangga memuat ketentuan-ketentuan yang menurut Anggaran Dasar harus diatur didalamnya dan ketentuan-ketentuan lainnya. Ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.
  • (3)   Peraturan Organisasi memuat ketentuan-ketentuan teknis sebagai pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Organisasi tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 27

  • (1)   Perubahan atas ketentuan dalam Anggaran Dasar ini termasuk juga merubah nama DPI, hanya dapat dilakukan di dalam Rapat Anggota yang diadakan khusus untuk itu, dan dihadiri sekurang-kurangnya 50% + 1 orang dari jumlah anggota.
  • (2)   Keputusan Perubahan atas ketentuan dalam Anggaran Dasar hanya sah jika disetujui dengan mufakat bulat sekurang-kurangnya 50% + 1 orang dari jumlah anggota yang hadir.
  • (3)   Jika dalam rapat itu jumlah anggota yang hadir tidak mencukupi jumlah (kuorum) yang ditetapkan dalam ayat (1) Pasal ini, maka dapat diadakan rapat untuk kedua kalinya secepat-cepatnya 14 (empat belas) hari setelah rapat yang pertama, dengan ketentuan bahwa rapat yang kedua ini tidak memandang jumlah anggota yang hadir dan keputusan dapat diambil jika disetujui jumlah suara terbanyak dari suara yang dikeluarkan tentang apa yang diajukan dalam rapat itu diadakan.

BAB XIV
PEMBUBARAN
Pasal 28

  • (1)   Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan di dalam Rapat Anggota yang diadakan khusus untuk itu, dan dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota.
  • (2)   Keputusan pembubaran Organisasi hanya sah jika disetujui dengan mufakat bulat sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota yang hadir.
  • (3)   Jika dalam rapat itu jumlah anggota yang hadir tidak mencukupi jumlah (kuorum) yang ditetapkan dalam ayat (1) Pasal ini, maka dapat diadakan rapat untuk kedua kalinya secepat-cepatnya 14 (empat belas) hari setelah rapat yang pertama, dengan ketentuan bahwa rapat yang kedua ini tidak memandang jumlah anggota yang hadir dan keputusan dapat diambil jika disetujui jumlah suara terbanyak dari suara yang dikeluarkan tentang apa yang diajukan dalam rapat itu diadakan.
  • (4)   Dalam hal Organisasi bubar, maka kekayaan Organisasi diserahkan kepada Badan-Badan/Lembaga di Indonesia melalui Tim Likuidasi yang dibentuk khusus oleh Dewan Pengurus.

BAB XV
ATURAN TAMBAHAN
Pasal 29

Hal-hal yang dianggap perlu dan belum cukup diatur dalam Anggran Dasar ini akan diatur dalam:

  • (1) Anggaran Rumah Tangga
  • (2) Peraturan organisasi yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus

BAB XVI
PENUTUP
Pasal 30

Hal – hal yang belum diatur di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan dan/atau keputusan Rapat Dewan Pengurus.

———-

Bacaan lanjut:

One thought on “Dewan Pupuk Indonesia

  1. Kesadaran akan tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dimasa datang, telah mengilhami sejumlah insan kreatif dan profesional untuk berpikir dan menemukan solusi terbaik dalam mendukung upaya peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian di Indonesia. Dari tangan-tangan profesional dengan pengalaman berpuluh tahun tersebut lahirlah Saribumi Dewata Lestari. Motivasi pendirian Badan Usaha ini juga tidak terlepas dari keyakinan bahwa pupuk bentuk tablet akan menjadi model bahan pemupukan yang efisien bagi tanaman pertanian dan kehutanan masa depan.

    Keyakinan tersebut diperkuat dengan masih banyaknya teknologi perpupukan yang perlu dikembangkan agar pupuk yang dibuat, menjadi suatu jenis pupuk masa depan yang terus mampu bersaing karena;
    – Lebih hemat,
    – Lebih efektif,
    – Lebih praktis,
    – Lebih disenangi dan ramah lingkungan.

    Kehandalan Saribumi Dewata Lestari telah teruji oleh bangsa Indonesia sendiri melalui karya nyata yang dihasilkan, atas tantangan pemerintah untuk mendukung program Swa-sembada Pangan melalui program pengembangan sarana-prasarana dan produk manufaktur di sektor pertanian dan kehutanan.

    Sejalan dengan kepercayaan yang diberikan pemerintah, sumbangan Saribumi Dewata Lestari bagi kemajuan industri pertanian di Indonesia semakin nyata dan terus ditingkatkan antara lain dalam hal penyediaan dan produksi pupuk bagi berbagai proyek pertanian strategis melalui program-program pertanian terpadu.

    Akhirnya para pendiri perusahaan ini memutuskan untuk bekerja bersama-sama tanpa akhir membuat pupuk majemuk lengkap bentuk tablet (PMLT) dengan merk dagang dan logo SuburIn

    http://pupukmajemuklengkap.blogspot.com/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s